KARAWANG/trexnews.id –
Menjelang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Aan Anengsih, pada 2026, perhatian masyarakat mulai bergeser. Bukan lagi sekadar membahas siapa yang layak melanjutkan kepemimpinan desa, tetapi lebih pada pertanyaan mendasar: ke mana arah dan hasil pemanfaatan Dana Desa yang telah digelontorkan selama empat tahun terakhir?
Program ketahanan pangan dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi dua sektor yang paling banyak disorot. Nilai anggarannya tidak sedikit, namun sebagian warga menilai manfaatnya belum terlihat secara nyata di tengah masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada Tahun Anggaran 2022, Desa Klari menerima Dana Desa sebesar Rp1.016.096.000. Dari jumlah tersebut, Rp120.000.000 dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan berupa ternak domba. Selain itu terdapat anggaran Rp13.266.400 dan Rp21.714.000 untuk program budidaya kolam ikan lele.
Pada TA 2023, Dana Desa meningkat menjadi Rp1.113.147.000, dengan alokasi Rp180.000.000 untuk program ketahanan pangan hewani berupa ternak sapi.
Kemudian pada TA 2024, Dana Desa kembali naik menjadi Rp1.382.239.000. Sebesar Rp234.000.000 digunakan untuk pengadaan ternak sapi dan pembangunan empat unit kandang. Pada tahun yang sama juga tercatat penyertaan modal kepada BUMDes sebesar Rp100.000.000.
Sementara pada TA 2025, Dana Desa mencapai Rp1.411.242.000, disertai penyertaan modal BUMDes sebesar Rp300.000.000.
Jika ditotal, anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan penyertaan modal BUMDes selama periode tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi itu memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai perkembangan program, tingkat keberhasilan, serta dampak ekonominya bagi warga Desa Klari.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan bahwa tidak ada yang melarang petahana kembali mencalonkan diri dalam Pilkades. Namun, menurutnya, penjelasan mengenai hasil program Dana Desa menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
> "Silakan siapa pun maju Pilkades, itu hak setiap warga negara. Tapi kalau petahana ingin maju lagi, masyarakat juga berhak mengetahui hasil dari program ketahanan pangan dan BUMDes yang sudah dibiayai Dana Desa. Jangan sampai anggarannya besar, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara luas," ujarnya, Senin (27/7/2026)
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat kini tidak lagi sekadar melihat besarnya anggaran yang terserap, melainkan mulai menilai output dan outcome dari setiap rupiah Dana Desa yang dibelanjakan. Transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan program menjadi ukuran yang dinilai jauh lebih penting daripada sekadar laporan realisasi anggaran.
Di tengah menghangatnya suhu politik desa, tuntutan keterbukaan dinilai sebagai bagian dari evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan desa. Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui besarnya angka dalam dokumen anggaran, melainkan melalui program yang benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Klari belum memberikan keterangan resmi terkait tanggapan atas pandangan warga maupun perkembangan program ketahanan pangan dan penyertaan modal BUMDes.
(Red)*
Posting Komentar